SIMPLE EVIDENCE OF BANKRUPTCY CASES IN COURT BASED ON IUS CONSTITUENDUM OF CIVIL PROCEDURAL LAW
Main Article Content
Abstract
Simple evidence principle in the Commercial Court is not easy to imagine. Simple evidence (sumir) currently still uses civil procedural law as a formal source in court. In addition it exists in various other regulations such as bankruptcy. The purposes of this study are 1). Analyze simple evidence (sumir) practices in bankruptcy cases in court, especially civil courts. 2). Analyze the ius constituendum regulation of simple evidence (sumir) of bankruptcy cases in court based on civil procedural law.This research used method of normative legal research. It also used doctrinal research. The approach is carried out using the following methods: statute approach, conceptual approach, and case approach.The results of the research indicated that simple evidence (sumir) practices in bankruptcy cases in court, especially civil courts, are not as simple as one imagine because in reality there are inconsistencies in the panel of judges in examining cases. Afterward, the ius constituendum regulation for simple evidence (mumir) of bankruptcy cases in court based on civil procedural law is absolutely necessary to prevent inconsistencies in interpretation between the panel of judges examining the case.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Anita Apriana Teguh Tresna Puja Asmara, Isis Ikhwansyah, 2019, Easy of Doing Business: Gagasan Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. Law Jurnal Volume 4 No 2 University of Bengkulu.
Elizabeth Butarbutar, 2010, Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Jurnal Mimbar HukumEdisi 22 Volume 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Fence M. Wantu, 2011, Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
M. Yahya Harahap, 2004, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Group, Jakarta.
Muhammad A. Asrun, 2004, Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto. Cetakan Pertama. ELSAM- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. Jakarta.
Nelson Kapoyos, 2017, Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember. Jakarta.
Nurul Qamar, 2010, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. Pustaka Refleksi. Makassar
Pieter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Prinst, D, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.Citra Aditya Bakti. Bandung.
Putriyanti dan Tata Wijayanta, 2010, Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 edisi 3. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Reference to Singapore Laws, The Singapore Legal System
Ricardo Simanjuntak, 2004, Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
Satjipto Rahardjo. 1991, Ilmu Hukum.: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh Cetakan Pertama Liberty Yogyakarta.
-----, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta
Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenada Media Group, Jakarta
Undang-Undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.