PROSECUTORIAL INTELLIGENCE IN LAW ENFORCEMENT CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA
Main Article Content
Abstract
In law enforcement, the prosecutor's office has an intelligence field to carry out the functions of investigation, security, and mobilization. These three functions are carried out to identify legal events and obtain information and data aimed at the interests of the leadership in making decisions on criminal acts, especially corruption. However, in carrying out law enforcement, intelligence authority has weaknesses, namely not pro-justicia, and there is a similarity of authority between fields, so it must be strengthened. Strengthening the authority possessed by the prosecutor's intelligence cannot be separated into three stages: pre-adjudication, which is related to the investigation function, adjudication related to security, and post-adjudication related to raising. In each stage, intelligence exercises its authority to find legal events and obtain data and information both internally and externally. This cannot be separated from prevention efforts that coordinate the sub-systems of the criminal justice system, namely the police, prosecutors, courts, and correctional institutions are expected to work together and can form an "Integrated Criminal Justice System.”
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence. Puslitbang Hukum Dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara, 3, 97-110.
Danarko, B. (2011). Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Trenggalek Jawa Timur. Uns (Sebelas Maret University).
Fernando, Y. (2019). Pelibatan Organisasi Masyarakat Dalam Intelijen Keamanan Nasional. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2(2), 106-113.
Kamagi, S. S. (2019). Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 8(5).
Kristiana, Y. (2018). Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi: Pt Citra Aditya Bakti.
Mahyudin, E. (2016). An Overview Upon The Challenge Of Intelligence In Counter-Terrorism In Indonesia. Intermestic: Journal Of International Studies, 1(1), 23-35.
Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 29-37. Doi:10.35912/Jihham.V2i1.1579
Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 275-293.
Pedrason, R. (2018). Intelijen Dan Lingkungan Strategis. Jurnal Cendekia Waskita, 2(1).
Purwanti, A., Pranawa, B., & Purwadi, P. (2021). Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada Di Boyolali. Jurnal Bedah Hukum, 5(1), 1-13.
Rahman, R., & Octavia, V. (2022). Pola Interaksi Sosial Di Warung (Studi Kasus Pada Interaksi Sosial Di Warung Sembako Di Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur). Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(2), 131-141.
Rosa, L. (2023). Perspektif Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Melalui Pemidanaan Di Indonesia. Universitas Lampung.
Soepriadi, D. N., & Leiwakabessy, T. F. (2023). Efek Moderasi Moralitas Individu Terhadap Hubungan Pengendalian Internal Dan Kecendrungan Kecurangan. Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu, 1(2), 165-175.
Tambunan, I. M. (2015). Mekanisme Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Yogyakarta. Uajy.
Tolib Effendi, S. (2018). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara: Mediapressindo.
Utomo, W. (2010). Optimalisasi Kinerja Kon Tra Intelijen Dalam Peng Amanan Rahasia Negara. Jurnal Ketahanan Nasional, 15(2), 17-29.
Widodo, J. P. (2012). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. Jurnal Dinamika Hukum, 12(1), 108-120.
Witanto, D. (2012). Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual: Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah: Mandar Maju.