CRIMINAL LAW ARRANGEMENTS IN INDONESIA RELATED TO JUDICIAL REVIEW
Main Article Content
Abstract
Legal remedies for judicial review without being preceded by ordinary legal remedies are a phenomenon that is often and increasingly occurring in Indonesia's justice world. It phenomenon occurs in order to take advantage of legal loopholes. The convict immediately submits a legal remedy for judicial review because, in legal proceedings for judicial review, there is a principle that the sentence imposed must not exceed the original decision. Material justice and truth become a discourse on the application of extraordinary legal remedies for judicial review, thus whether the provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code can be applied to court decisions that have obtained permanent legal force without going through appeals and cassation. This study aims to find out the substance of criminal law arrangements in Indonesia related to judicial review. The research method used is normative legal research, namely research conducted by the author using laws and a conceptual approach, legal material collection techniques using library research, then legal material obtained from library research is analyzed qualitatively. The research results obtained are Judicial Review in principle, an extraordinary remedy for court decisions with permanent legal force (inkracht van gewisjde), aims to provide legal certainty and is formed to address the interests of the convict, not the interests of the state or the victim. Judicial review is regulated in Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code ("KUHAP") with articles including: Article 263, Article 264, Article 265, Article 266, Article 267, Article 268, Article 269.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Books:
Arief, Barda Nawawi. 1986. Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Gramedia,
_________________.1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Chazawi, Adami. 2011. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat. Jakarta: Sinar Grafika.
Friedman, Lawrence M. 2001. American Law in Introduction. Second Edition, Terjemahan Penerbit, Jakarta: PT. Tatanusa.
Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
Hartanti, Evi. 2006, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.
Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminals Sanctions. California: Stanford University Press.
Peak, Kenneth J. 1987. Justice Administration. Departement of Criminal Justice, University of Nevada.
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
_______________.2006, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas.
Soekanto, Soerjono. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Pramedia Group.
Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suhariyanto, Budi. 2012. Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum. Hasil Penelitian, Mahkamah Agung RI.
Tasrif, S. 1987. Bunga Rampai Filsafat Hukum. Jakarta: CV. Abardin.
Wiranata, I Gede A.B. 2006. Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model)” dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas
Journal :
Akub, M Syukri. “Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (cyber crime) dalam Sistem Hukum Indonesia”. Al. Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 21. No. 2. November 2018.
Ardiansyah, Farangga Harki, Alfitra, Tresia Elda. “ Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/pdt/2018)”. Journal of Legal Reserch. Vol. 2. Issue 2. 2020.
Ariyanto, Yading. “Hak Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Indonesia”. Artikel Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
Bachri, Syamsul. “Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi atas Kerugiam Keuangan Negara”. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol. 19. No. 1. Juni 2020.
Harsanto, Adi, Jubair, dan Sulbadana. “Upaya Hukum Peninjaun kembali dalan Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 3 Maret, 2019.
Inggit, Andi Bau, Abdul Razak, Anshory Ilyas. “Hakikat Peraturam DPRP tentang Tata Tertib DPRD Kota Makassar”. Analisis. Vol. 3. No. 1. Juni 2014: 1-11.
Irwan, Muhammad, Slamet Sampurno Soewondo, dan Julianto Jover Jotam Kalalo. "Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. Vol. 7. No. 1. 2018: 38-46.
Saputra, I. E., Irwan, M., & Rahman, A. (2022). Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan. Sawerigading Law Journal, 1(2), 101-111. Retrieved from http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/222
Kartika, Shanti Dwi. “Peninjauan Kembali lebih dari Satu Kali, antara Keadilan dan Kepastian Hukum”. Info Singkat Hukum Pusat Kajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretarian Jenderal DPR RI, Vol. VI No. 06/II/P3DI/Maret, 2014.
Loserte, Greafik, HM Said Karim, Amir Ilyas. "Prison Penalty As Additional Crimal Sanction for Substitution in Corruption Case". Surakarta Law and Society Journal. Vol. 1. No. 1. Agustus 2018.
Mardana, Andi Tomy Aditya, Syamsul Bachri, Nur Azisa. “Koordinasi PPNS Bea Cukai dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan”. Hermeneutika.Vol. 5. No. 1. Februari 2021
Meuwissen, D.H.M.. "Teori Hukum". dalam Pro Justitia, Tahun XII, Nomor: 2, April 1994.
Pradana, M. Jordan, Syofyan Nur, Erwin. “Tinjauan Yuridis Peninjauan kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”. PAMPAS: Journal of Criminal. Vol. 1 No. 2, 2020.
Rahadjo, Satjipto. “Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial”. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ramdan, Ajie. “Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. JIKH Volume. 11 No. 2 Juli 2017.
Sakti, Yayang Susila. “Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum antara Kepastian dan Keadilan”. Arena Hukum Volume 7, No. 1. Edisi April 2014.
Silambi, Erni Dwita, Pangerang Moenta, Farida Patittingi, Nur Aziza. "Ideal Conceptof Traditional Justice in Solving Criminal Case". Richtmann Publishing: Academic Journal of Interdiciplinary Studies. Vol. 11. No. 1. January 2022
Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol. 7. No. 2. Desember 2020.
Syahputra, Rizki. “Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana dan Tahanan sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil Pasuruan)”. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7 No. 4. 2020.
Tarigan, Muhammad Ridwanta, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi,. “Tinjau Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana”. Locus Journal of Academic Literatur Review. Vol. 1. Issue 5. Oktober 2022.
Triwati, Ani, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyani, 2015, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca putusan Mahkamah Konstitusi”. J. Dinamika Sosbud, Vol. 17 No. 2. Desember, hlm. 199.
Seminar:
Hidayat, Arief. “Konstruksi Ideal Pelaksanaan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Seminar Nasional diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unnisula Semarang, 31 Januari 2015.
Website:
Kusumadewi, Anggi, Syahrul Ansyari, “ MA: MK Buat Putusan Bijaksana Soal Peninjauan Kembali”. http://nasional.news.viva.co.id/news/rea d/486796-ma--mk-buat-putusan-bijaksana-soal peninjauan-kembali. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
Mulyadi, Lilik. “Pergeseran Perspektif dan Praktk dari Mahkamah Agung Republik Indinesia Mengenai Putusan Pemidanaan”. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
Sahbani, Agus. “MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali”. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali-lt53187f2d25845. . Diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 11 No. 2021 tentang Perubabahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia